EVALUASI ARAH KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PADA PENDIDIKAN TINGGI FARMASI DI KALIMANTAN SELATAN, INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.36387/jifi.v8i1.2431Kata Kunci:
PSPPA , Arah Komptensi, Lulusan ApotekerAbstrak
Kalimantan Selatan terdapat 4 Pendidikan Tinggi Farmasi (PTF) penyelenggara Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) diantaranya Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Borneo Lestari (UNBL), Universitas Sari Mulia (UNISM) dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB). Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui arah kompetensi lulusan PSPPA PTF di Kalimantan Selatan. Dengan metode Penelitian deskriptif menggunakan desain kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profil lulusan PSPPA di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya mencerminkan karakter lokal dan nasional apoteker, seperti religius, berwawasan kebangsaan, taat kode etik, dan hukum. Profil lulusan harus mencakup visi institusi, nilai akademik, moral, dan ciri spesifik perguruan tinggi. PSPPA dirancang dengan minimal 36 SKS dalam 2 semester. ULM mengarahkan kompetensi pada kefarmasian di lahan basah, terintegrasi dalam beberapa mata kuliah. UNBL fokus pada apoteker profesional berbasis kearifan lokal Kalimantan, dengan mata kuliah unggulan pelayanan farmasi. UNISM menekankan keunggulan dan kolaborasi dalam pengembangan potensi wilayah sungai, terintegrasi dalam Fitoterapi. UMB mengembangkan PSPPA berkarakter Islam berkemajuan dengan mata kuliah Islamic Professionalism. Berdasarkan hasil studi telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar kurikulum pendidikan apoteker yang disusun oleh APTFI, UU No. 17 Tahun 2023, dan Permendikbud No. 53 Tahun 2023.
Referensi
1. Lestari, K. E., Utami, M. R. & Yudhanegara, M. R. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Di Perguruan Tinggi: Relevansi Bidang Pekerjaan Dengan Program Studi. Judika (Jurnak Pendidikan Unsika 9, 149–162 (2021).
2. Hidayati, A. R. Et Al. Studi Kelayakan Pendirian Program Studi Profesi Apoteker Di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora 8, 64–67 (2022).
3. Kemendikbud. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor … Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Apoteker Indonesia Dengan. 1, (2020).
4. Kementerian Kesehatan Ri. Keputusan Menteri Kesehatan Ri Hk.01.07/Menkes/13/2023 Tentang Standar Profesi Apoteker. Republik Indonesia 1–84 (2023).
5. Aptfi. Naskah Akademik Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Kurikulum Pendidikan Farmasi. 1–43 (2013).
6. Saifudin, A. Evaluasi Penyusunan Profil Lulusan Program Studi Kefarmasian Berbasis Locus Dan Body Of Knowledge. Jurnal Pharmascience 11, 180 (2024).
7. World Health Organization Guidelines 2013. Transforming And Scaling Up Health Professionals’ Education And Training. (2013).
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. (2020).
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 34 Tahun 2021tentangstandar Pelayanan Kefarmasian Di Klinik. (2021).
10. Ikatan Apoteker Indonesia. Ikatan Apoteker Indonesia Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. (2016).
11. International Pharmaceutical Federation. Fip Global Competency Framework Handbook Supporting Early Career Training Strategy. Www.Fip.Org (2023).
12. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaanrepublik Indonesianomor 3 Tahun 2020tentangstandar Nasional Pendidikan Tinggi. (2020).
13. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Permendikbud Nomor 27 Tahun 2017. (2017).
14. Kemendikbudristek Ri. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia 1–45 (2023).
15. Sukrasno, S. Pengembangan Pendidikan Profesi Apoteker Untuk Mendukung Eksistensi Apoteker Di Apotek. Majalah Ilmu Kefarmasian 5, 130–137 (2008).
16. Presiden Ri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang 1–300 (2023).
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Insan Farmasi Indonesia
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
